Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor

(1)   Bagian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian harmonisasi produksi hukum daerah, pendokumentasian hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum serta pengkajian atas pelanggaran hask azasi manusia

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis pengkajian harmonisasi produksi hukum daerah, pendokumentasian hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum serta pengkajian atas pelanggaran hak azasi manusia;
  2. Pengkajian harmonisasi produksi hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  3. Penyusunan draft produk hukum daerah;
  4. Pendokumentasian dan pempublikasian produk hukum daerah;
  5. Pemasyarakatan produk hukum daerah;
  6. Pemberian bantuan dan perlindungan hukum;
  7. Pengkajian pelanggaran hak azasi manusia.

Bagian Hukum terdiri dari :

  1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  2. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
  3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.

(3)   Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, persiapan teknis penyusunan, pembahasan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan hukum produk daerah.

(4)    Uraian Tugas Sub Bagian Peraturan Periundang-undangan adalah sebagai berikut :

  1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan, penyusunan dan pendistribusian hukum produk daerah;
  2. Merumuskan kebijkan teknis pembahasan, penyusunan dan pendistribusian hukum produk daerah;
  3. Menadministrasikan naskah dinas yang masuk dengan menerima dan memeriksa kelekngkapannya untuk menunjang pelaksanaan pembahasan, penyusunan dan pendistribusian hukum produk daerah;
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian/telaahan dan pembahasan harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
  5. Mengajukan dan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian/pembahasan untuk mendapatkan persetujuan;
  6. Menyusun draft final peraturan daerah berdasarkan hasil pembahasan dan mengajukannya kepada Bupati untuk ditetapkan;
  7. Mengkoordinasikan penerbitan lembaran daerah atas peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati dengan Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Mendistribusikan peraturan daerah kepada SKPD yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti;
  9. Menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah untuk di evaluasi;
  10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian/telaahan dan pembahasan harmonisasi rancangan peraturan Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi denga Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
  11. Menyusun draft final peraturan bupati berdasarkan rekmendasi pengkajian/pembahasan dan mengajukannya kepada Bupati untuk ditetapkan;
  12. Mendistribusikan peraturan Bupati kepada SKPD yang bersangkutan untuk ditindak lajuti;
  13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian/telaahan dan pembahasan harmonisasi rancangan keputusan Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
  14. Menyusun draf final keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian/pembahasan dan mengajukannya kepada Bupati untuk ditetapkan;
  15. Mendistribusikan keputusan Bupati kepada SKPD yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti;
  16. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian/telaahan dan pembahasan harmonisasi rancangan instruksi Bupati dengan peraturan perundang-undagan yang lebih tinggi dengan Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
  17. Menyusun draf final instruksi Bupati berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian/pembahasan dan mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan;
  18. Mendistribusikan instruksi Bupati kepada SKPD yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti;
  19. Mengelola arsip naskah dinas pengkajian, pembahasan dan penyusunan hukum produk daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
  20. Mengevaluasi pelaksanaan pembahasan, penyusunan dan pendistribusian hukum produk daearh untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
  21. Menyusun laporan pelaksanaan pembahasan, penyusunan dan pendistribusian hukum produk daerah;
  22. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

(5)   Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah, pengaturan penyebaran dokumentasi hukum dan penerbitan lembaran daerah.

(6)    Uraian tugas Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum adalah seabgai berikut :

  1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkajian, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah, pengaturan penyebaran dokumen hukum dan penerbitan lembaran daerah;
  2. Menyusun kebijakan teknis pengkajian, pemdokumentasian dan publikasi produk hukum daerah, pengaturan penyebaran dokumen hukum dan penerbitkan lembaran dareah;
  3. Mengadministrasikan naskah dinas yang masuk dengan menerima dan memeriksa kelengkapannya untuk menunjang pelaksanaan pengkajian, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah, pengaturan penyebaran dokumen hukum dan penerbitan lembaran daerah;
  4. Melakukan pengkajian/telaahan terhadap harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk bahan pembahasan dengan SKPD yang bersangkutan;
  5. Melakukan pembahasan harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan SKPD yang bersangkutan untuk mendapatkan masukkan perbaikan;
  6. Melakukan pengkajian/telaahan terhadap harmonisasi rancangan peraturan bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk bahan pembahasan dengan SKPD yang bersangkutan;
  7. Melakukan pembahasan harmonisasi rancangan peraturan bupati dengan SKPD yang bersangkutan untuk mendapatkan masukkan perbaikan;
  8. Melakukan pengkajian/telaahan terhadap harmonisasi draf keputusan bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk bahan pembahasan dengan SKPD yang bersangkutan;
  9. Melakukan pembahasan harmonisasi draf keputusan bupati dengan SKPD yang bersangkutan untuk mendapatkan masukan perbaikan;
  10. Melakukan pengkajian/telaahan terhadap harmonisasi draf instruksi bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk bahan pemabahsan dengan SKPD yang bersangkutan;
  11. Melakukan pembahasan harmonisasi draf instruksi bupati dengan SKPD yang bersangkutan untuk mendapatkan masukkan;
  12. Menginventarisasi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati untuk di dokumentasikan;
  13. Melakukan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumentasi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati;
  14. Melakukan pendokumentasian dan pemeliharaan peraturan perundang-indangan;
  15. Melakukan penataan jaringan dokumentasi hukum sesuai dengan pedoman dan kebijakan untuk mempermudah mendapatkan informasi hukum;
  16. Memberikan layanan penerbitan lembaran daerah atas peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan intruksi bupati;
  17. Melaksanakan sosialisasi/pemasyarakatan dan publikasi perundang-undangan agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
  18. Melaksanakan sosialisasi/pemasyarakatan dan publikasi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
  19. Melakukan pengaturan terhadap penyerbaran dokumen hukum;
  20. Mengolah arsi p nasakh dinas pengkajian, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah, pengaturan penyebaran dokumen hukum dan penerbitan lembaran daerah dengan menyuortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
  21. Mengevaluasi pelaksanaan pengkajian, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah, pengaturan penyebaran dokumen hukum dan penerbitan lembaran daerah untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
  22. Menyusun laporan pengkajian, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah, pengaturan penyebaran dokumen hukum dan penerbitan lembaran daerah;
  23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(7)   Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan pengkajian pelanggaran hak azasi manusia kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan.

(8)    Uraian tugas Sub Bagian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

  1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberina bantuan hukum, perlindungan hukum dan pengkajian pelanggaran hak azasi manusia kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan;
  2. Menyusun kebijakan teknis pemeberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan pengkajian pelanggaran hak azasi manusia kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan;
  3. Mengadministrasikan naskah dinas yang masuk dengan menerima dan memeriksa kelengkapannya untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan pengkajian pelanggaran hak azasi manusia;
  4. Menerima permohonan bantuan hukum dan perlindungan hukum dan pelanggaran hak azasi manusia dari SKPD untuk bahan penyusunan pertimbangan;
  5. Mengumpulkan dan mengolah data lapangan atas permohonan bantuan hukum dan perlindungan hukum yang diajukan untuk bahan penyusunan pertimbangan;
  6. Mengkoordinasikan pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan permasalahan;
  7. Menyusun konsep pertimbangan pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum berdasarkan data permohonan, data lapangan, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Menginventarisasi dan mengumpulkan data pelanggaran hak azasi manusia sesuai dengan pemasalahan dan kebutuhannya untuk bahan kajian;
  9. Melakukan pengkajian terhadap pelanggaran hak azasi manusia sesuai dengan permasalahan, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran hak azasi manusia dengan pihak-pihak terkait untuk bahan penyusunan kebijakan;
  11. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan atas pelanggaran hak azasi manusia;
  12. Memberikan bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan;
  13. Mengelola arsip naskah dinas pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan pengkajian pelanggaran hak azasi manusia dengan menyortir, memberikan kode menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
  14. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan pengkajian pelanggaran hak azasi manusia kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
  15. Menyusun laporan pemberian bantuan hukum,perlindungan hukum dan pengkajian pelanggaran hak azasi manusia kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan;
  16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.